Humas-Stks, Bandung – Laboratorium Pekerjaan Sosial STKS Bandung mengadakan kegiatan Lokakarya Praktikum III, khususnya di lokasi Desa Sejahtera Mandiri (DSM), Senin pagi (22/5), di Aula Sawala, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Cibabat, Cimahi. Lokakarya ini diikuti oleh 56 orang mahasiswa STKS Bandung yang melaksanakan kegiatan praktikum di 4 (empat) kabupaten yang meliputi 8 (delapan) wilayah DSM di Jawa Barat, yaitu :

  1. Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit (Kabupaten Sukabumi).
  2. Desa Sukaratu, Kecamatan Gekbrong (Kabupaten Cianjur).
  3. Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas (Kabupaten Bandung Barat).
  4. Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi; Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan; Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan dan Desa Maruyung, Kecamatan Pacet (Kabupaten Bandung).

DSM sendiri merupakan program strategis dan inovatif yang dirancang oleh Kementerian Sosial RI untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan melibatkan 16 perguruan tinggi di Indonesia sebagai pelaksananya, salah satunya STKS Bandung, untuk mengembangkan desa yang mampu mengoptimalisasikan potensi dan sumber yang dimilikinya serta mampu mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak. Sasaran program ini adalah 120 desa di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa menerapkan model pengembangan dan pelaksanaan DSM yang telah disusun oleh STKS Bandung, meliputi identifikasi input, proses, output dan outcome serta rekomendasi. Mahasiswa diminta untuk melakukan asesmen di wilayah DSM terkait permasalahan umum dan sosial yang dihadapi masyarakat, mengenali potensi dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan melalui pembinaan fisik/lingkungan, pembinaan manusia/sosial dan ekonomi serta menentukan kegiatan intervensi dan rekomendasi. Hasil praktikum lapangan ini kemudian dipresentasikan dan ditanggapi oleh tamu undangan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan perwakilan pemerintah daerah di lokasi DSM.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Arifin Harun Kertasaputra, sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa di lokasi DSM. Arifin menegaskan bahwa yang paling penting dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengembangkan potensi diri melalui perubahan mental untuk membangun kemandirian masyarakat, sesuai dengan arahan UU No. 13 Tahun 2011 pasal 7 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang kemudian dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas baik formal dan informal. Beliau juga mengharapkan agar pelaksanaan rekomendasi program bisa berkesinambungan dan terdapat pengembangan model DSM ke depan.

Terkait pengelolaan DSM ke depan, Ketua STKS Bandung, Dwi Heru Sukoco, mengingatkan civitas STKS Bandung akan pentingnya pemahaman pedoman DSM dimana indikator-indikatornya harus diterjemahkan dengan benar. Dwi Heru juga mengharapkan agar Puslit dan PPM STKS Bandung bekerja sama dalam melakukan penelitian yang instrumennya mengacu kepada indikator DSM. Penelitian harus didasarkan pada data/bukti di lapangan yang nantinya bisa dijadikan sebagai data base di STKS, sehingga DSM STKS nantinya akan memiliki warna berbeda dengan perguruan tinggi lain melalui penekanan praktek pekerjaan sosial.

Lokakarya Praktikum I

363 orang mahasiswa semester VI dari angkatan 2014, baru saja menyelesaikan seluruh tahapan pelaksanaan Praktikum I selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan di 10 kecamatan dan 53 kelurahan di Bandung. Tahap pengakhiran seluruh kegiatan praktikum ditutup dengan pelaksanaan lokakarya di Balai Kota Bandung, Jumat pagi (19/5).

Dalam paparan yang disampaikan oleh Wisnu Robby Dwi Prasetyo dan Rizka Adistyanto Putri, diperoleh hasil bahwa dari 26 PMKS yang ada di lokasi praktikum I, terdapat 5 (lima) fokus masalah tertinggi yaitu Fakir Miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas dan Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tingginya tingkat permasalahan sosial ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat serta kurangnya kepedulian masyarakat di sekitar PMKS. Respon masyarakat terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan program juga masih tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh belum meratanya penyampaian informasi dari pemerintah setempat terkait program yang bisa diakses oleh PMKS di wilayahnya. Jumlah PMKS juga tidak sebanding dengan PSKS yang tersedia dan sebagian besar tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Peran PSKS yang ada di setiap kelurahan (Karang Taruna, RBM, LKSA dan sebagainya) juga belum maksimal dalam memberi kemudahan bagi PMKS untuk mengakses berbagai layanan sosial yang tersedia.

Laporan hasil praktikum beserta rekomendasi program kemudian diserahkan secara simbolis kepada Pemerintah Kota Bandung yang diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Tono Rusdiantono. Harapannya melalui pelaksanaan praktikum I ini, mahasiswa STKS Bandung mampu mengimplementasikan konsep dan teori yang diperoleh melalui proses pembelajaran di kampus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.***nyna