Humas-Stks, Bandung – Permasalahan sosial di tengah kehidupan masyarakat semakin kompleks dan meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Terdapat 26 kategori masalah sosial yang termasuk alam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang membutuhkan pelayanan sosial. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa salah satu urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pelayanan sosial. Pelayanan dasar ini harus menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi PMKS. Konsekuensinya dibutuhkan kelembagaan khusus di bidang sosial dengan dukungan SDM pekerja sosial professional, anggaran dan sarana prasarana yang memadai.

UU lain yang terkait dengan hal tersebut diatas adalah UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah pekerja sosial profesional. Oleh sebab itu, keberadaan pekerja sosial profesional pada pemerintah daerah menjadi sangat sentral sebagai pelaksana pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

STKS Bandung sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial, mencoba menangkap peluang tersebut dengan mengundang berbagai suku dinas terkait untuk mensosialisasikan dan menawarkan kerja sama di bidang pendidikan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pekerja sosial yang dimiliki pemerintah daerah, melalui penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Terapan Pekerjaan Sosial dan Program Pascasarjana Speasialis-1 Pekerjaan Sosial. Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat pagi (19/5) di Ruang Pertemuan Utama Kampus STKS ini dihadiri oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Dinas Sosial Kota Cimahi, BAPPEDA Kota Cimahi dan BKPP Kota Bandung.

Pada dasarnya undangan yang hadir sangat mendukung dan memberikan respon positif mengenai penawaran kerjasama tersebut. Kondisi yang terjadi di pemerintah daerah saat ini khususnya di Dinas Sosial adalah terbatasnya jumlah SDM berlatar belakang pekerjaan sosial. Sering kali petugas yang menangani permasalahan sosial justru berasal dari latar pendidikan non Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial sehingga belum bekerja secara profesional. Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa dalam kurun waktu 10 tahun mendatang pekerja sosial yang ada di dinas akan habis jika tidak ada regenerasinya.

Ketua STKS, Dwi Heru Sukoco, menyampaikan bahwa kerja sama ini bisa menjadi sinergi yang baik dan saling menguatkan terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian/kajian dan layanan (pengabdian kepada masyarakat). Lebih lanjut hasil pertemuan ini diharapkan bisa dilaporkan ke pimpinan masing-masing undangan yang hadir dan segera ditindaklanjuti. STKS juga nantinya akan berkirim surat lebih lanjut kepada pemda terkait dan Badan Kepegawaian Daerah.***nyna