Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung berhasil meraih penilaian tertinggi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Inspektorat Jenderal Kemeneterian Sosial RI. Atas keberhasilan tersebut, STKS Bandung menerima piagam penghargaan yang diserahterimakan dari Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI Dadang Iskandar kepada Ketua STKS Bandung yang diwakili oleh Pembantu Ketua II Wawan Heryana. Penyerahan piagam penghargaan diberikan bersamaan dengan acara “Workshop Penguatan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan Kementerian Sosial RI, bertempat di Hotel Oasis Jakarta, Selasa (11/12)

 

Kegiatan workshop dilaksanakan bertujuan memberi penguatan kepada para satuan tugas di masing-masing satker untuk mengawal sebelum melakukan pemantauan, pengendalian dan penguatan terhadap satgas-satgas yang ada di seluruh unit kerja baik di eselon dua maupun tiga. Selain ini kegiatan diselenggarakan dalam rangka penguatan bagi seluruh pegawai agar dapat bekerja secara optimal, sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial Nomo : 33 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kementerian Sosial RI, agar pegawai dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, sehinga untuk bisa mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya.

Acara dihadiri dari Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI Dadang Iskandar, Inspektur Bidang Penunjang beserta jajarannya dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) SPIP di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI, sedangkan undangan STKS Bandung dihadiri oleh Pembantu Ketua II dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Dalam kesempatan itu STKS Bandung diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya dalam mengimplementasikan SPIP dihadapan seluruh peserta workshop, sehingga STKS Bandung layak menjadi role model bagi satuan tugas SPIP di satuan kerja lainnya di lingkungan Kementerian Sosial RI.

Dengan diraihnya nilai tertinggi dalam implementasi SPIP oleh STKS Bandung, diharapkan pelaksanaan program dan anggaran diseluruh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) STKS bisa bekerja secara optimal dengan resiko penyimpangan program kegiatan sekecil mungkin. Dengan demikian keberadaan Satgas SPIP STKS Bandung telah melaksanakan tugas dan fungsiya dengan baik untuk menekan timbulnya penyimpangan dan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). ***Arif Syafrodin