Humas-Stks, Bandung – Mengawali tahun 2019, STKS Bandung menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi Manajemen Internal (KOMIN) bagi seluruh pegawai. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan sebagai sebuah momentum untuk memulai pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan sepanjang tahun. Kegiatan ini juga dianggap sebagai sebuah sarana yang dipandang cukup efektif dan diharapkan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan sinergitas seluruh civitas STKS Bandung.

 

Sesuai dengan perkembangan dan peraturan yang berlaku, maka pada tahun 2019 ini STKS Bandung akan mengalami proses perubahan bentuk kelembagaan menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial. Banyak hal yang harus disiapkan oleh STKS Bandung sebagai sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan pekerjaan sosial dalam mempersiapkan dan memantapkan proses tersebut, salah satunya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Keberadaan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan di STKS Bandung menempati posisi dan memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam memberikan pelayanan publik terbaik kepada para penerima manfaat, dalam hal ini mahasiswa, alumni, mitra kerja dan masyarakat.

 

Dalam sambutannya pada acara pembekalan KOMIN yang dihadiri oleh seluruh civitas pada tanggal 15 Januari 2019, Sekretaris Badiklitpensos sekaligus Plt. Ketua STKS Bandung, Heri Krissritanto, menjelaskan bahwa perguruan tinggi di masa sekarang tidak lagi hanya bersifat penemuan (invention), tetapi diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nawacita. Beliau juga memberikan dukungan penuh kepada STKS dalam menghadapi proses perubahan kelembagaan menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial. “Perubahan menjadi politeknik harus bisa menunjukkan cita-cita besar STKS, oleh sebab itu dituntut adanya kemajuan pengetahuan, keterampilan dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter”, ujarnya.

 

Sepanjang tahun 2018, STKS Bandung juga telah meraih prestasi terbaik diantaranya sebagai satuan kerja dengan nilai Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbaik peringkat 1 dari Kementerian Sosial RI serta menjadi satu-satunya satuan kerja dari 78 satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial RI yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI. Tentunya hal ini menjadi pencapaian besar bagi STKS Bandung, namun prestasi ini harus disikapi dengan konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mampu mempertahankan dan mengimplementasikan berbagai program kegiatan secara bebas korupsi.

 

Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI, Dadang Iskandar, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan yang telah diraih dan mengingatkan agar di masa mendatang mampu mencapai target Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang mengharuskan seluruh unsur civitas meningkatkan nilai pelayanan publik kepada penerima manfaat. “Good and clean governance harus terwujud serta akuntabilitas/bobot kinerja harus ditingkatkan”.

 

Terkait perubahan bentuk kelembagaan menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Wildan Humaedi, menjelaskan bahwa ada hal-hal krusial yang harus dipersiapkan STKS Bandung yaitu perubahan statuta, perubahan Permensos Nomor 8 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) STKS Bandung serta kemungkinan penerapan pola pembibitan pegawai seperti yang sudah diterapkan di Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) lain. Wildan juga mengingatkan bahwa selain beberapa perubahan yang harus diadaptasi, juga terdapat konsekuensi yang harus diantisipasi secepatnya oleh STKS Bandung. yaitu kesiapan dan ketersediaan sumber daya tenaga pendidik (dosen), terutama dengan adanya 2 prodi baru yang diselenggarakan.

 

KOMIN 2019 diikuti oleh 168 orang peserta dari unsur pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kontrak. Kegiatan yang dilaksanakan selama 4 hari pada 16-19 Januari 2019 dilaksanakan di Kota Malang, Jawa Timur. Pelaksanaan kegiatan KOMIN tahun ini diisi dengan kegiatan dalam bentuk dinamika kelompok dan team building. Selain itu untuk menambah keakraban di antara peserta juga diadakan kegiatan ice breaking dan penampilan dari perwakilan pegawai. Melalui kegiatan KOMIN ini, ada beberapa outcome yang diharapkan bisa dicapai, yaitu tumbuhnya motivasi dan komitmen peserta dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kinerja serta perubahan pola pikir dan budaya kerja yang bersih dari korupsi dan meningkatnya mutu pelayanan publik.***nyna