Meningkatnya anggaran yang digelontorkan untuk Kementerian Sosial (Kemensos), menjadikan pengelolaannya kian penuh dengan tantangan. Pasalnya, dituntut harus solid, hati-hati, profesional, akuntabel dan transparan.Untuk itu, jajaran Kemensos jangan segan-segan untuk mempublikasikan capaian programnya kepada publik. Dengan publikasi, masyarakat bisa mengetahui kinerja pemerintah.

Demikian dikemukakan Sekretaris Jenderal (Dekjen) Kemensos Hartono Laras, di sela acara “Pertemuan Singkronisasi dan Optimalisasi Peran Kehumasan”, di Jakarta, Selasa (1/10/2019) malam.

Disebutkan Sekjen, tahun 2015, anggaran Kemensos sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi Rp43,3 triliun, dan tahun 2019 meningkat menjadi Rp58,9 triliun. “Tahun 2020, anggaran Kementerian Sosial meningkat lagi menjadi Rp62,77 triliun,” ujarnya.

Peningkatan anggaran ini, kata Sekjen, bisa dimaknai sebagai amanat, kepercayaan, dan harapan dari masyarakat terutama para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). “Anggaran yang besar, harus berkinerja. Harus bisa dipastikan tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan PPKS,” kata dia.

Sejauh ini, lanjutnya, kinerja pengelolaan anggaran berjalan baik. Dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus menurun, hingga menyentuh di bawah level 1 digit. Yakni sebesar 9,82 persen per Maret 2018 dan 9,66 persen per September 2018. Data terakhir berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 9,41 persen per Juli 2019.

Sekjen menceritakan, dari aspek akuntabilitas Kemensos juga menggembirakan. Disebutkannya, tiga kali berturut-turut, Kemensos mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perkembangan yang baik ini, lanjut dia, terus didukung dengan berbagai upaya termasuk dengan menciptakan lingkungan opini media yang positif, kondusif, serta sejuk. Karenanya, dia minta kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) di daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat melalui media.

Pemberitaan melalui media menjadi bagian dari mekanisme kontrol dari publik. Sejalan dengan anggaran Kemensos yang makin meningkat dari tahun ke tahun. Sekjen mendorong agar para kepala balai dan kepala loka di lingkungan Kemensos untuk aktif menyampaikan capaian program nasional maupun program UPT.

“Setiap pemimpin di Kementerian Sosial adalah petugas kehumasan. Apalagi UPT yang merupakan garda depan kementerian yang bersentuhan langsung dengan PPKS,” katanya.

Sekjen menyatakan, di era komunikasi digital ini ada anggapan, kalau kita tidak bicara, maka kita tidak bekerja. “Maka silakan para kepala UPT memanfaatkan keterbukaan informasi ini, lebih proaktif kepada media. Kalau perlu inisiatif buka jejaring dengan media, misalnya dengan melakukan visit media,” tutur Sekjen.

Sebelumbya, Plt Kepala Biro Humas Sonny W Manalu menyatakan, kegiatan merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari kegiatan Biro Humas yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

Sonny menyatakan, UPT garda depan bisa menjalankan fungsi kehumasan dengan melakukan sosialisasi, publikasi dan advokasi baik terkait bidang tugas masing-masing, maupun program kementerian secara umum, termasuk program prioritas nasional.

Untuk itu, UPT perlu diberikan bekal penguatan baik dari aspek pengetahuan, kapasitas kehumasan, maupun membangun kesamaan informasi dan persepsi. “Sehingga, dalam konteks strategi kehumasan secara lebih luas, diharapkan akan tumbuh sinergitas dalam mendukung implementasi program pembangunan kesejahteraan sosial,” ungkapnya.

Dengan demikian, imbuhnya, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai ajang tukar informasi dan pembelajaran, melalui diskusi dan pemberian materi kehumasan untuk meningkatkan keahlian petugas di UPT Kemensos. Hadir dalam acara ini, sejumlah pejabat Eselon II, dan Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari seluruh Indonesia.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto

Sekjen Kemensos Hartono Laras. (foto, ist)
 02 Oktober 2019 10:02 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

 sumber SuaraKarya.id – JAKARTA