KEPADA ANDA YANG LULUS SELEKSI AKHIR PMB STKS BANDUNG

KAMI UCAPKAN SELAMAT BERGABUNG DI KAMPUS STKS BANDUNG

***


Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
PERPANJANGAN WAKTU PMB STKS 2014
Kamis, 19 Juni 2014 09:19
 
KOORDINASI MANAJEMEN INTERNAL STKS BANDUNG TAHUN 2013
Senin, 04 November 2013 14:31

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, RB bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigm dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Strategi pelaksanaan RB dilakukan melalui program-program yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented program) sesuai dengan tingkat pelaksanaannya, yaitu: makro, meso dan mikro. Kementerian Sosial RI dalam hal ini berada pada tingkat mikro yang artinya Kementerian Sosial RI harus melaksanakan 9 (Sembilan) program RB sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map RB 2010-2014, diantaranya adalah manajemen perubahan.

Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi yang diinginkan, yaitu menuju kea rah kinerja yang lebih baik. Dalam organisasi perubahan tersebut meliputi: struktur, proses, orang, pola pikir dan budaya kerja. Tujuannya adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten system dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baiksesuai dengan tujuan dan sasaran RB.

Hasil (outcomes) yang diharapkan dari bidang manajemen perubahan adalah: terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB pada seluruh tingkatan pegawai di lingkungan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

Atas dasar tersebut, pada hari Kamis-Minggu, 31 Oktober-3 November 2013, bertempat di Hotel Pandanaran Semarang, STKS Bandung menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi Manajemen Internal. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam menyatukan gagasan, ide dan pemikiran dalam mencapai kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB pada seluruh tingkatan pegawai STKS Bandung.

Pada kegiatan ini acara diawali dengan sambutan dan laporan Ketua Panitia, Drs. Nono Sutisna, MH yang kemudian secara resmi dibuka oleh Ketua STKS Bandung, Dr. Kanya Eka Santi, MSW. Peserta pada kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dilingkungan STKS Bandung yang berjumlah sebanyak 153 orang. Hadir sebagai narasumber dan pembicara pada kegiatan ini Dr. Ir. Harry Hikmat, M.Si (Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI), Armay, SH., M.Hum.,MM (Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI) dan KH. Acep Zamzam Noor (Budayawan yang beasal dari salah satu Ponpes di Tasikmalaya). Metode pada pelaksanaan kegiatan ini dikemas dalam bentuk Capacity Building, Panel dan pemaparan narasumber dan pembicara, diskusi kelompok dan Outbond.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pola piker (Mind set) dan budaya kerja pada setiap pegawai sehingga memiliki budaya kerja professional, produktif dan akuntabel serta bisa tercapai suatu kondisi yang mendukung bagi terlaksananya RB di lingkungan STKS Bandung.***(rizki/dok.humas-stks)
 
BICSW 2013 di Bandung
Senin, 04 November 2013 14:29

Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (KaBadiklitkesos) Kementerian Sosial RI (Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 membuka secara resmi International Conference on Social Work (ICSW) dan Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Tahun 2013. Konferensi Internasional Pekerja Sosial ini digagas dan diseleggarakan oleh STKS Bandung dan bertempat di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat mulai tanggal 22 – 25 Oktober 2013. Konferensi ini mengusung tema “Strengthening the Development of Social Work in Indonesia” dilaksanakan sebagai sarana benchmaking bagi Indonesia dalam upaya memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia, bermaksud mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai dalam perkembangan sistem Pekerjaan Sosial melalui berbagi pengalaman dengan beberapa negara di lingkungan ASEAN, Australia dan Jepang. Beberapa aspek yang menjadi tujuan dari konferensi dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia antara lain: aspek pendidikan dan pelatihan, kekuatan praktek dan berbagai infrastruktur pendukung, dan pengembangan Asosiasi Pekerjaan Sosial.

Hadir pada acara pembukaan konferensi ini antara lain: Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Kepala Dinas/Instansi Pemerintah terkait, Perwakilan PTN/PTS Program Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Badan Internasional, Perwakilan Non Government Organization, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua IPSPI, IPPSI, DNIKS dan KPSI, Ketua LSPS dan TKS, Ketua BALKS, Pekerja Sosial, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Ketua dan Pembantu Ketua STKS, serta Civitas Akademika STKS Bandung. Peserta konferensi ini sebanyak 200 orang terdiri dari peserta pemakalah dan peserta undangan. Peserta pemakalah berasal dari praktisi dan akademisi perguruan tinggi dari 7 (tujuh) negara yang meliputi; Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Philipina, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan peserta undangan terdiri dari; praktisi pekerja sosial anggota IASW, APASWE, ICSD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Pejabat Struktural dan Fungsional dari Kementerian Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial, Profesional Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Praktisi Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Dosen dan mahasiswa STKS Bandung

Kabadiklitkesos dalam sambutannya mengatakan, sejarah perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Kementerian Sosial RI dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai satu-satunya perguruan tinggi pekerjaan sosial milik Kementerian Sosial RI. Terdapat dua perkembangan mendasar dalam Pekerjaan Sosial di Indonesia yang mendorong  profesi ini menunjukkan eksistensinya. Pertama, berkembangnya kebutuhan terhadap Pekerjaan Sosial; kedua, kebutuhan untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial sejalan dengan perubahan paradigma pelayanan. Pada awal perkembangannya,  pekerjaan sosial sebenarnya metaformose dari kegiatan charity yang semula hanya bersifat philantropis, kemudian berkembang menjadi sebuah profesi yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang melandasi dalam bekerja serta memiliki obyek material dan obyek formal sebagai syarat sebuah jabatan atau profesi. Selain itu dinamika perubahan dan kebutuhan masyarakat diperlukan penyempurnaan dari sisi target pelayanan, model dan program pelayanan serta partisipasi keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara terorganisasi dan terpola degan jelas namun memiliki adaptabilitas sesuai konteks masyarakat yang beragam. Sejak awal tahun 1948 cikal bakal berdirinya pendidikan profesional pekerja sosial, sejarah baru akan dicatat setelah memasuki usia ke 65 tahun, kembali terukir melalui Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan pilot projek pertama di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung menandai eksistensi dan akltualisasi Pekerja Sosial berpraktek secara terbuka seperti profesi lain.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga,  sedangkan jumlah pekerja sosial  yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan pekerja sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya.

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai suatu profesi memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan pekerja sosial di Indonesia, antara lain :

Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan pekerja sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap pekerja sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial  yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi pekerjaan sosial dan praktik pekerjaan sosial, persyaratan menjadi pekerja sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan  asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan pekerja sosial bersertifikat dan berlisensi.

 Kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “one stop services” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau roadmap pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia. ***

Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (KaBadiklitkesos) Kementerian Sosial RI (Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 membuka secara resmi International Conference on Social Work (ICSW) dan Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Tahun 2013. Konferensi Internasional Pekerja Sosial ini digagas dan diseleggarakan oleh STKS Bandung dan bertempat di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat mulai tanggal 22 – 25 Oktober 2013. Konferensi ini mengusung tema “Strengthening the Development of Social Work in Indonesia” dilaksanakan sebagai sarana benchmaking bagi Indonesia dalam upaya memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia, bermaksud mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai dalam perkembangan sistem Pekerjaan Sosial melalui berbagi pengalaman dengan beberapa negara di lingkungan ASEAN, Australia dan Jepang. Beberapa aspek yang menjadi tujuan dari konferensi dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia antara lain: aspek pendidikan dan pelatihan, kekuatan praktek dan berbagai infrastruktur pendukung, dan pengembangan Asosiasi Pekerjaan Sosial.

Hadir pada acara pembukaan konferensi ini antara lain: Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Kepala Dinas/Instansi Pemerintah terkait, Perwakilan PTN/PTS Program Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Badan Internasional, Perwakilan Non Government Organization, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua IPSPI, IPPSI, DNIKS dan KPSI, Ketua LSPS dan TKS, Ketua BALKS, Pekerja Sosial, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Ketua dan Pembantu Ketua STKS, serta Civitas Akademika STKS Bandung. Peserta konferensi ini sebanyak 200 orang terdiri dari peserta pemakalah dan peserta undangan. Peserta pemakalah berasal dari praktisi dan akademisi perguruan tinggi dari 7 (tujuh) negara yang meliputi; Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Philipina, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan peserta undangan terdiri dari; praktisi pekerja sosial anggota IASW, APASWE, ICSD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Pejabat Struktural dan Fungsional dari Kementerian Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial, Profesional Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Praktisi Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Dosen dan mahasiswa STKS Bandung

Kabadiklitkesos dalam sambutannya mengatakan, sejarah perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Kementerian Sosial RI dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai satu-satunya perguruan tinggi pekerjaan sosial milik Kementerian Sosial RI. Terdapat dua perkembangan mendasar dalam Pekerjaan Sosial di Indonesia yang mendorong  profesi ini menunjukkan eksistensinya. Pertama, berkembangnya kebutuhan terhadap Pekerjaan Sosial; kedua, kebutuhan untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial sejalan dengan perubahan paradigma pelayanan. Pada awal perkembangannya,  pekerjaan sosial sebenarnya metaformose dari kegiatan charity yang semula hanya bersifat philantropis, kemudian berkembang menjadi sebuah profesi yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang melandasi dalam bekerja serta memiliki obyek material dan obyek formal sebagai syarat sebuah jabatan atau profesi. Selain itu dinamika perubahan dan kebutuhan masyarakat diperlukan penyempurnaan dari sisi target pelayanan, model dan program pelayanan serta partisipasi keluarga dan masyarakat. Kondisi

 

 

 

tersebut harus diantisipasi dengan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara terorganisasi dan terpola degan jelas namun memiliki adaptabilitas sesuai konteks masyarakat yang beragam. Sejak awal tahun 1948 cikal bakal berdirinya pendidikan profesional pekerja sosial, sejarah baru akan dicatat setelah memasuki usia ke 65 tahun, kembali terukir melalui Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan pilot projek pertama di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung menandai eksistensi dan akltualisasi Pekerja Sosial berpraktek secara terbuka seperti profesi lain.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga,  sedangkan jumlah pekerja sosial  yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan pekerja sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya.

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai suatu profesi memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan pekerja sosial di Indonesia, antara lain :

Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan pekerja sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap pekerja sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial  yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi pekerjaan sosial dan praktik pekerjaan sosial, persyaratan menjadi pekerja sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan  asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan pekerja sosial bersertifikat dan berlisensi.

            Kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “one stop services” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau roadmap pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia.

Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (KaBadiklitkesos) Kementerian Sosial RI (Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 membuka secara resmi International Conference on Social Work (ICSW) dan Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Tahun 2013. Konferensi Internasional Pekerja Sosial ini digagas dan diseleggarakan oleh STKS Bandung dan bertempat di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat mulai tanggal 22 – 25 Oktober 2013. Konferensi ini mengusung tema “Strengthening the Development of Social Work in Indonesia” dilaksanakan sebagai sarana benchmaking bagi Indonesia dalam upaya memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia, bermaksud mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai dalam perkembangan sistem Pekerjaan Sosial melalui berbagi pengalaman dengan beberapa negara di lingkungan ASEAN, Australia dan Jepang. Beberapa aspek yang menjadi tujuan dari konferensi dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia antara lain: aspek pendidikan dan pelatihan, kekuatan praktek dan berbagai infrastruktur pendukung, dan pengembangan Asosiasi Pekerjaan Sosial.

Hadir pada acara pembukaan konferensi ini antara lain: Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Kepala Dinas/Instansi Pemerintah terkait, Perwakilan PTN/PTS Program Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Badan Internasional, Perwakilan Non Government Organization, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua IPSPI, IPPSI, DNIKS dan KPSI, Ketua LSPS dan TKS, Ketua BALKS, Pekerja Sosial, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Ketua dan Pembantu Ketua STKS, serta Civitas Akademika STKS Bandung. Peserta konferensi ini sebanyak 200 orang terdiri dari peserta pemakalah dan peserta undangan. Peserta pemakalah berasal dari praktisi dan akademisi perguruan tinggi dari 7 (tujuh) negara yang meliputi; Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Philipina, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan peserta undangan terdiri dari; praktisi pekerja sosial anggota IASW, APASWE, ICSD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Pejabat Struktural dan Fungsional dari Kementerian Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial, Profesional Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Praktisi Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Dosen dan mahasiswa STKS Bandung

Kabadiklitkesos dalam sambutannya mengatakan, sejarah perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Kementerian Sosial RI dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai satu-satunya perguruan tinggi pekerjaan sosial milik Kementerian Sosial RI. Terdapat dua perkembangan mendasar dalam Pekerjaan Sosial di Indonesia yang mendorong  profesi ini menunjukkan eksistensinya. Pertama, berkembangnya kebutuhan terhadap Pekerjaan Sosial; kedua, kebutuhan untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial sejalan dengan perubahan paradigma pelayanan. Pada awal perkembangannya,  pekerjaan sosial sebenarnya metaformose dari kegiatan charity yang semula hanya bersifat philantropis, kemudian berkembang menjadi sebuah profesi yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang melandasi dalam bekerja serta memiliki obyek material dan obyek formal sebagai syarat sebuah jabatan atau profesi. Selain itu dinamika perubahan dan kebutuhan masyarakat diperlukan penyempurnaan dari sisi target pelayanan, model dan program pelayanan serta partisipasi keluarga dan masyarakat. Kondisi

 

 

 

tersebut harus diantisipasi dengan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara terorganisasi dan terpola degan jelas namun memiliki adaptabilitas sesuai konteks masyarakat yang beragam. Sejak awal tahun 1948 cikal bakal berdirinya pendidikan profesional pekerja sosial, sejarah baru akan dicatat setelah memasuki usia ke 65 tahun, kembali terukir melalui Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan pilot projek pertama di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung menandai eksistensi dan akltualisasi Pekerja Sosial berpraktek secara terbuka seperti profesi lain.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga,  sedangkan jumlah pekerja sosial  yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan pekerja sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya.

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai suatu profesi memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan pekerja sosial di Indonesia, antara lain :

Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan pekerja sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap pekerja sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial  yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi pekerjaan sosial dan praktik pekerjaan sosial, persyaratan menjadi pekerja sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan  asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan pekerja sosial bersertifikat dan berlisensi.

            Kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “one stop services” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau roadmap pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia.

 
LATIHAN DASAR PENANGGULANGAN BENCANA MAHASISWA BARU STKS TA.2013/2014
Senin, 04 November 2013 14:30

Bencana merupakan suatu kejadian yang tidak dapat di prediksi sebelumnya, tidak dapat diantisipasi, datang tiba-tiba dan bersifat merusak. Untuk beberapa jenis bencana, seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus dan bencana lainnya dapat terjadi di berbagai daerah di Indonesia bahkan di berbagai belahan dunia lainnya. Definisi tersebut mungkin tepat karena tidak ada satupun ahli dan lembaga di dunia ini yang dapat mencegah terjadinya bencana, namun untuk bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran mungkin tidak selalu menggunakan definisi tersebut. Karena bencana seperti hal tersebut dapat timbul akibat perbuatan manusia yang kurang bertanggung jawab, kurang peduli dan kurangnya kesadaran terhadap lingkungannya.

Berbagai dampak akibat bencana yang memiliki kompleksitas permasalahan tidak mungkin tertangani oleh pemerintah semata, mengingat beban permasalahan yang besar, sehingga keterlibatan mahasiswa maupun masyarakat yang perduli dan terlatih menjadi bagian yang strategis untuk mempercepat pemulihan. Dalam hal ini perlu ditumbuhkan peran masyarakat dan dari berbagai sektor agar sadar bencana melalui pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan bagaimana upaya pertolongan dan pelayanan terhadap korban bencana.

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung merupakan Sekolah Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Sosial RI dan merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang menghasilkan pekerja sosial profesional, dimana salah satu fokus pekerjaan sosial adalah kepada interaksi manusia dengan lingkungannya.

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang penanggulangan bencana setiap mahasiswa baru STKS Bandung wajib mengikuti Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana (Latsar PB). Latsar PB dilaksanakan pada awal tahun akademik dengan tujuan dapat menjadi wahana mempersiapkan diri baik fisik maupun mental dalam rangka menjalani proses pendidikan di STKS Bandung serta menanamkan nilai-nilai disiplin kepada mahasiswa baik dalam lingkungan kampus maupun dalam lingkungan/kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Kampus STKS Bandung pada 25-26 Oktober 2013 dan di Bumi Perkemahan Pramuka Kiara Payung Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada 27-29 Oktober 2013, dan kegiatan ini diikuti oleh 408 orang mahasiswa baru.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua STKS Bandung, Dr. Kanya Eka Santi, MSW., dalam sambutannya Ketua STKS menyampaikan bahwa pada pelatihan ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa STKS Bandung tentang langkah-langkah penanggulangan bencana, dimulai dari pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan untuk tahap sebelum terjadi bencana, tanggap darurat saat terjadi bencana dan rehabilitasi serta kontruksi untuk sesudah terjadi bencana. Para mahasiswa diharapkan kelak mampu memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri, masyarakat sekitarnya serta mampu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana baik bencana sosial maupun bencana alam.

Pada kegiatan ini mahasiswa diberikan materi pelatihan dan praktek simulasi penanggulangan bencana. Materi pelatihan diantaranya ruang lingkup penanggulangan bencana berbasis masyarakat, manajemen penanggulangan pasca bencana, implementasi UU Nomor 24 Tahun 2007, rehabilitasi dan kontruksi (penanganan psikososial korban bencana), dapur umum, teori dan praktek posko, praktek pertolongan pertama dan evakuasi, PBB, teori dan praktek tendanisasi, teori dan praktek pemadaman kebakaran dan diaplikasikan dalam bentuk simulasi dalam penanggulangan bencana gempa, longsor dan pemadaman dalam bencana kebakaran.

Untuk mengimplementasikan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan Latsar PB ini diperlukan adanya kegiatan-kegiatan lanjutan yang lebih komprehensif, beberapa alternatifnya adalah bergabung dengan beberapa organisasi baik organisasi masyarakat maupun kemahasiswaan seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang konsen dalam rangka membantu penanggulangan bencana, atau bergabung dengan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kementerian Sosial RI, sehingga diperlukan langkah-langkah koordinasi yang intensif antara STKS Bandung dengan pihak-pihak terkait dalam membangun kerjasama untuk memfasilitasi pengembangan potensi yang dimiliki mahasiswa untuk memberikan sumbangan baik pemikiran, ide, gagasan dan tenaga dalam penanganan bencana di Indonesia, disamping itu kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk mengarah kepada kepedulian, melatih empathi yang akan di tindak langsung oleh berbagai mata kuliah di kampus.

Semoga dengan kegiatan Latsr PB ini menjadi salah satu wahana bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri lebih jauh dalam rangka membantu dan mengabdi pada masyarakat dan Negara serta harapan kedepan semoga dengan Latsar PB ini dapat memenuhi permintaan masyarakat terhadap lulusan STKS Bandung yang dapat membantu masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, diantaranya berkaitan membangun keterpaduan mekanisme, sistem komunikasi dan sistem pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana.***(rizki/dok.humas-stks)

 
PENERIMAAN MAHASISWA BARU T.A. 2014/2015
Senin, 21 April 2014 06:00

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung

Membuka Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2014/2015

Untuk Program Studi Diploma-IV Pekerjaan Sosial dan

Program Studi Pascasarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial

  • Waktu pendaftaran mulai tanggal 2 Mei s.d 20 Juni 2014 
  • Pelaksanaan Ujian Masuk tanggal 26 Juni 2014

 


>> Untuk melihat persyaratan lebih jelas silahkan mengubduh Brosur di bawah ini <<
  • Brosur Program Pendidikan Diploma-IV Pekerjaan Sosial

Perhatian: (untuk melihat & mengunduh silahkan klik Kanan pada mouse  ... pilih "View Image"  atau  "Safe Image As") 

 


  • Brosur Program Pendidikan Pascasarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial

Perhatian: (untuk melihat & mengunduh silahkan klik Kanan pada mouse  ... pilih "View Image"  atau  "Safe Image As")

 


 
« MulaiSebelumnya12345678910BerikutnyaAkhir »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL