KEPADA ANDA YANG LULUS SELEKSI AKHIR PMB STKS BANDUNG

KAMI UCAPKAN SELAMAT BERGABUNG DI KAMPUS STKS BANDUNG

***


Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
REKRUITMEN SAKTI PEKSOS KEMENSOS RI – 2013
Kamis, 19 September 2013 04:57

PENGUMUMAN

REKRUITMEN SAKTI PEKSOS PENGEMBANGAN MASYARAKAT

KEMENTERIAN SOSIAL RI – 2013


Untuk Melihat dan Mendownload

Pengumuman dan Formulir

silahkan  

KLIK DISINI

 
BICSW 2013 di Bandung
Senin, 04 November 2013 14:29

Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (KaBadiklitkesos) Kementerian Sosial RI (Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 membuka secara resmi International Conference on Social Work (ICSW) dan Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Tahun 2013. Konferensi Internasional Pekerja Sosial ini digagas dan diseleggarakan oleh STKS Bandung dan bertempat di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat mulai tanggal 22 – 25 Oktober 2013. Konferensi ini mengusung tema “Strengthening the Development of Social Work in Indonesia” dilaksanakan sebagai sarana benchmaking bagi Indonesia dalam upaya memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia, bermaksud mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai dalam perkembangan sistem Pekerjaan Sosial melalui berbagi pengalaman dengan beberapa negara di lingkungan ASEAN, Australia dan Jepang. Beberapa aspek yang menjadi tujuan dari konferensi dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia antara lain: aspek pendidikan dan pelatihan, kekuatan praktek dan berbagai infrastruktur pendukung, dan pengembangan Asosiasi Pekerjaan Sosial.

Hadir pada acara pembukaan konferensi ini antara lain: Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Kepala Dinas/Instansi Pemerintah terkait, Perwakilan PTN/PTS Program Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Badan Internasional, Perwakilan Non Government Organization, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua IPSPI, IPPSI, DNIKS dan KPSI, Ketua LSPS dan TKS, Ketua BALKS, Pekerja Sosial, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Ketua dan Pembantu Ketua STKS, serta Civitas Akademika STKS Bandung. Peserta konferensi ini sebanyak 200 orang terdiri dari peserta pemakalah dan peserta undangan. Peserta pemakalah berasal dari praktisi dan akademisi perguruan tinggi dari 7 (tujuh) negara yang meliputi; Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Philipina, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan peserta undangan terdiri dari; praktisi pekerja sosial anggota IASW, APASWE, ICSD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Pejabat Struktural dan Fungsional dari Kementerian Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial, Profesional Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Praktisi Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Dosen dan mahasiswa STKS Bandung

Kabadiklitkesos dalam sambutannya mengatakan, sejarah perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Kementerian Sosial RI dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai satu-satunya perguruan tinggi pekerjaan sosial milik Kementerian Sosial RI. Terdapat dua perkembangan mendasar dalam Pekerjaan Sosial di Indonesia yang mendorong  profesi ini menunjukkan eksistensinya. Pertama, berkembangnya kebutuhan terhadap Pekerjaan Sosial; kedua, kebutuhan untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial sejalan dengan perubahan paradigma pelayanan. Pada awal perkembangannya,  pekerjaan sosial sebenarnya metaformose dari kegiatan charity yang semula hanya bersifat philantropis, kemudian berkembang menjadi sebuah profesi yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang melandasi dalam bekerja serta memiliki obyek material dan obyek formal sebagai syarat sebuah jabatan atau profesi. Selain itu dinamika perubahan dan kebutuhan masyarakat diperlukan penyempurnaan dari sisi target pelayanan, model dan program pelayanan serta partisipasi keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut harus diantisipasi dengan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara terorganisasi dan terpola degan jelas namun memiliki adaptabilitas sesuai konteks masyarakat yang beragam. Sejak awal tahun 1948 cikal bakal berdirinya pendidikan profesional pekerja sosial, sejarah baru akan dicatat setelah memasuki usia ke 65 tahun, kembali terukir melalui Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan pilot projek pertama di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung menandai eksistensi dan akltualisasi Pekerja Sosial berpraktek secara terbuka seperti profesi lain.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga,  sedangkan jumlah pekerja sosial  yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan pekerja sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya.

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai suatu profesi memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan pekerja sosial di Indonesia, antara lain :

Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan pekerja sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap pekerja sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial  yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi pekerjaan sosial dan praktik pekerjaan sosial, persyaratan menjadi pekerja sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan  asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan pekerja sosial bersertifikat dan berlisensi.

 Kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “one stop services” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau roadmap pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia. ***

Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (KaBadiklitkesos) Kementerian Sosial RI (Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 membuka secara resmi International Conference on Social Work (ICSW) dan Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Tahun 2013. Konferensi Internasional Pekerja Sosial ini digagas dan diseleggarakan oleh STKS Bandung dan bertempat di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat mulai tanggal 22 – 25 Oktober 2013. Konferensi ini mengusung tema “Strengthening the Development of Social Work in Indonesia” dilaksanakan sebagai sarana benchmaking bagi Indonesia dalam upaya memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia, bermaksud mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai dalam perkembangan sistem Pekerjaan Sosial melalui berbagi pengalaman dengan beberapa negara di lingkungan ASEAN, Australia dan Jepang. Beberapa aspek yang menjadi tujuan dari konferensi dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia antara lain: aspek pendidikan dan pelatihan, kekuatan praktek dan berbagai infrastruktur pendukung, dan pengembangan Asosiasi Pekerjaan Sosial.

Hadir pada acara pembukaan konferensi ini antara lain: Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Kepala Dinas/Instansi Pemerintah terkait, Perwakilan PTN/PTS Program Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Badan Internasional, Perwakilan Non Government Organization, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua IPSPI, IPPSI, DNIKS dan KPSI, Ketua LSPS dan TKS, Ketua BALKS, Pekerja Sosial, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Ketua dan Pembantu Ketua STKS, serta Civitas Akademika STKS Bandung. Peserta konferensi ini sebanyak 200 orang terdiri dari peserta pemakalah dan peserta undangan. Peserta pemakalah berasal dari praktisi dan akademisi perguruan tinggi dari 7 (tujuh) negara yang meliputi; Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Philipina, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan peserta undangan terdiri dari; praktisi pekerja sosial anggota IASW, APASWE, ICSD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Pejabat Struktural dan Fungsional dari Kementerian Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial, Profesional Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Praktisi Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Dosen dan mahasiswa STKS Bandung

Kabadiklitkesos dalam sambutannya mengatakan, sejarah perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Kementerian Sosial RI dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai satu-satunya perguruan tinggi pekerjaan sosial milik Kementerian Sosial RI. Terdapat dua perkembangan mendasar dalam Pekerjaan Sosial di Indonesia yang mendorong  profesi ini menunjukkan eksistensinya. Pertama, berkembangnya kebutuhan terhadap Pekerjaan Sosial; kedua, kebutuhan untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial sejalan dengan perubahan paradigma pelayanan. Pada awal perkembangannya,  pekerjaan sosial sebenarnya metaformose dari kegiatan charity yang semula hanya bersifat philantropis, kemudian berkembang menjadi sebuah profesi yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang melandasi dalam bekerja serta memiliki obyek material dan obyek formal sebagai syarat sebuah jabatan atau profesi. Selain itu dinamika perubahan dan kebutuhan masyarakat diperlukan penyempurnaan dari sisi target pelayanan, model dan program pelayanan serta partisipasi keluarga dan masyarakat. Kondisi

 

 

 

tersebut harus diantisipasi dengan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara terorganisasi dan terpola degan jelas namun memiliki adaptabilitas sesuai konteks masyarakat yang beragam. Sejak awal tahun 1948 cikal bakal berdirinya pendidikan profesional pekerja sosial, sejarah baru akan dicatat setelah memasuki usia ke 65 tahun, kembali terukir melalui Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan pilot projek pertama di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung menandai eksistensi dan akltualisasi Pekerja Sosial berpraktek secara terbuka seperti profesi lain.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga,  sedangkan jumlah pekerja sosial  yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan pekerja sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya.

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai suatu profesi memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan pekerja sosial di Indonesia, antara lain :

Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan pekerja sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap pekerja sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial  yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi pekerjaan sosial dan praktik pekerjaan sosial, persyaratan menjadi pekerja sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan  asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan pekerja sosial bersertifikat dan berlisensi.

            Kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “one stop services” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau roadmap pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia.

Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial (KaBadiklitkesos) Kementerian Sosial RI (Dr. Ir. R. Harry Hikmat, M.Si), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 membuka secara resmi International Conference on Social Work (ICSW) dan Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung Tahun 2013. Konferensi Internasional Pekerja Sosial ini digagas dan diseleggarakan oleh STKS Bandung dan bertempat di Mason Pine Hotel Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat mulai tanggal 22 – 25 Oktober 2013. Konferensi ini mengusung tema “Strengthening the Development of Social Work in Indonesia” dilaksanakan sebagai sarana benchmaking bagi Indonesia dalam upaya memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia, bermaksud mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai dalam perkembangan sistem Pekerjaan Sosial melalui berbagi pengalaman dengan beberapa negara di lingkungan ASEAN, Australia dan Jepang. Beberapa aspek yang menjadi tujuan dari konferensi dalam rangka memperkuat perkembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia antara lain: aspek pendidikan dan pelatihan, kekuatan praktek dan berbagai infrastruktur pendukung, dan pengembangan Asosiasi Pekerjaan Sosial.

Hadir pada acara pembukaan konferensi ini antara lain: Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Kepala Dinas/Instansi Pemerintah terkait, Perwakilan PTN/PTS Program Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Badan Internasional, Perwakilan Non Government Organization, Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Ketua IPSPI, IPPSI, DNIKS dan KPSI, Ketua LSPS dan TKS, Ketua BALKS, Pekerja Sosial, Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Ketua dan Pembantu Ketua STKS, serta Civitas Akademika STKS Bandung. Peserta konferensi ini sebanyak 200 orang terdiri dari peserta pemakalah dan peserta undangan. Peserta pemakalah berasal dari praktisi dan akademisi perguruan tinggi dari 7 (tujuh) negara yang meliputi; Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Philipina, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan peserta undangan terdiri dari; praktisi pekerja sosial anggota IASW, APASWE, ICSD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Pejabat Struktural dan Fungsional dari Kementerian Sosial, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerjaan Sosial Kementerian Sosial, Profesional Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Praktisi Pekerjaan Sosial dalam dan luar negeri, Dosen dan mahasiswa STKS Bandung

Kabadiklitkesos dalam sambutannya mengatakan, sejarah perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia tidak terlepas dari peran penting Kementerian Sosial RI dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebagai satu-satunya perguruan tinggi pekerjaan sosial milik Kementerian Sosial RI. Terdapat dua perkembangan mendasar dalam Pekerjaan Sosial di Indonesia yang mendorong  profesi ini menunjukkan eksistensinya. Pertama, berkembangnya kebutuhan terhadap Pekerjaan Sosial; kedua, kebutuhan untuk mengembangkan sistem Pekerjaan Sosial sejalan dengan perubahan paradigma pelayanan. Pada awal perkembangannya,  pekerjaan sosial sebenarnya metaformose dari kegiatan charity yang semula hanya bersifat philantropis, kemudian berkembang menjadi sebuah profesi yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang melandasi dalam bekerja serta memiliki obyek material dan obyek formal sebagai syarat sebuah jabatan atau profesi. Selain itu dinamika perubahan dan kebutuhan masyarakat diperlukan penyempurnaan dari sisi target pelayanan, model dan program pelayanan serta partisipasi keluarga dan masyarakat. Kondisi

 

 

 

tersebut harus diantisipasi dengan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial secara terorganisasi dan terpola degan jelas namun memiliki adaptabilitas sesuai konteks masyarakat yang beragam. Sejak awal tahun 1948 cikal bakal berdirinya pendidikan profesional pekerja sosial, sejarah baru akan dicatat setelah memasuki usia ke 65 tahun, kembali terukir melalui Pencanangan Praktek Mandiri Pekerja Sosial pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan pilot projek pertama di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung menandai eksistensi dan akltualisasi Pekerja Sosial berpraktek secara terbuka seperti profesi lain.

Saat ini kebutuhan tenaga profesional di bidang pekerjaan sosial masih sangat besar mengingat estimasi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2013 sekitar 15,5 juta rumah tangga,  sedangkan jumlah pekerja sosial  yang baru sekitar 15.522 orang. Jika ratio ideal misalnya 1 Pekerja Sosial menangani 100 rumah tangga, maka masih dibutuhkan kurang lebih 139.000 orang Pekerja Sosial. Begitu pula dibutuhkan pekerja sosial medis di rumah sakit, Pekerja Sosial Industri, Pekerja Sosial Forensik di Lapas/Bapas, Pekerja Sosial Klinis di Lembaga-Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Pekerja Sosial Spesialis Perlindungan anak, Pekerja Sosial Spesialis Manajemen Bencana dan sebagainya.

Eksistensi Pekerja Sosial sebagai suatu profesi memasuki tahapan penting dan strategis dalam rangka memperkuat perkembangan pekerja sosial di Indonesia, antara lain :

Pertama, semakin kuatnya pengaturan Pekerja Sosial Profesional dalam Peraturan Perundang-undangan, seperti dalam UU No No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan pekerja sosial sebagai “the primary profession” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menjadi landasan kuat untuk penyediaan Pekerja Sosial profesional di Indonesia.

Kedua, Pekerja sosial telah memasuki era baru yaitu Sertifikasi Kompetensi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dicanangkan oleh Menteri Sosial RI pada tanggal 29 November tahun 2012 di Jakarta. Sertifikasi difasilitasi oleh pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS) yang merupakan pengakuan terhadap pekerja sosial dan pada gilirannya menerbitkan lisensi. Demikian juga untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan di akreditasi oleh badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) hal ini dapat memperkuat eksistensi profesi pekerja sosial.

Ketiga, kementerian Sosial memprakarsai penyusunan naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial  yang saat ini sudah di bahas ditingkat panja Komisi VIII DPR RI yang merumuskan secara legal definisi pekerjaan sosial dan praktik pekerjaan sosial, persyaratan menjadi pekerja sosial, jenjang pendidikan, kedudukan, tugas dan fungsinya, sertifikasi, keberadaan  asosiasi profesi, asosiasi pendidikan dan kewajiban lembaga kesejahteraan pelayanan sosial untuk menggunakan pekerja sosial bersertifikat dan berlisensi.

            Kebijakan saat ini yang menjadi arus utama Kementerian Sosial adalah “one stop services” dengan mengintegrasikan pelayanan pada satu sistem dengan dicanangkan Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera atau PANDU GEMPITA, hal ini dilaksanakan di 5 (lima) wilayah yaitu Kota Sukabumi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sragen, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Berau. Pekerja Sosial menjadi garda terdepan sebagai profesi utama untuk berbagai program Pandu Gempita. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap profesi Pekerjaan Sosial berupa Rencana Aksi Nasional atau roadmap pengembangan Pekerjaan Sosial di Indonesia.

 
Kunjungan Kerja Menteri Urusan Sipil Republik Rakyat China Ke STKS Bandung
Rabu, 11 September 2013 11:07

Dalam rangka mengenal lebih dekat Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung, rombongan dari negara RRC dipimpin oleh Menteri Urusan Sipil RRC Mr. Li Liguo bersama delegasinya antara lain Direktur Jenderal Urusan Umum Mr. Zhang Weixing, Dirjen Departemen Kesejahteraan Sosial dan Dukungan Amal Mr. Zhang Chengfu, Dirjen Depertemen Kerja Sama Internasional Mr. Kang Peng, Mrs. Liu Quan, Direktur Urusan Bilateral, Departemen Kerjasama Internasional, Sekretaris Menteri Mr. Zeng Xiancai serta Atase Kedutaan Besar RRC Li Jialong hadir ke kampus STKS Selasa (10/9). Kujungan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan lawatannya ke Kementerian Sosial sebagai kunjungan balasan untuk menindaklanjuti kunjungan Menteri Sosial RI ke RRC bulan Mei 2010 yang lalu dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dengan penandatanganan MoU antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Urusan Sipil RRC tentang Kerjasama bidang Kesejahteraan Sosial.

Kedatangan rombongan RRC didampingi Staf Ahli Menteri Bidang Dampak Sosial Bapak Mu’man Nuryana, KepalaBagian Kerjasama Luar Negeri Bapak Muhammad Tahir dan jajarannya disambut langsung oleh Ketua STKS Bandung bersama sivitas akademika, Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dan jajarannya dengan gelar budaya seni sunda oleh unit kegiatan mahasiswa Garnida. Dalam sambutannya Ketua STKS Bandung Kanya Eka Santi menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Menteri Urusan Sipil beserta rombongan yang sangat menaruh perhatian khusus kepada pendidikan tinggi pekerjaan sosial. Hal yang sama juga disampaikan Menteri Urusan Sipil Mr. Li Liguo yang dituangkan dalam penulisan pesan dan kesan kepada seluruh sivitas akademika STKS Bandung. Menteri Urusan Sipil dan rombongan berharap kunjungan ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam penandatangan MoU antara Kementerian Urusan Sipil RRC dan Kementerian Sosial tentang kerja sama penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kantor Kementerian Sosial RI Jakarta, Rabu (11/9).

Adapun bidang kerjasama meliputi :

  1. Pertukaran informasi mengenai pembuatan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial
  2. Pertukaran informasi dan berbagi pengalaman tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing negara dalam bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat;
  3. Pertukaran kunjungan ke lembaga-lembaga kesejahteraan dan komunitas sosial yang bergerak dalam bidang pelayanan keluarga, anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas untuk memperluas jaringan dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan;
  4. Mengorganisir dan berpartisipasi dalam program-program pelatihan untuk memperkuat pengembangan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam bidang pembangunan masyarakat khususnya kegiatan peningkatan penghasilan, pengurangan kemiskinan dan pembangunan keluarga;
  5. Berbagi keahlian dan pengetahuan tentang praktek-praktek terbaik dalam bidang pekerjaan sosial, pelayanan masyarakat dan manajemen risiko bencana;
  6. Mengorganisir dan berpartisipasi dalam lokakarya, seminar dan konferensi yang dilaksanakan untuk kepentingan dan pembangunan keluarga, anak-anak, lanjut usia dan penyandang cacat; dan bidang-bidang kerjasama lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pembangunan masyarakat atas kesepakatan bersama oleh Para Pihak.
Kunjungan ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan kerjasama dan semakin mempererat hubungan antar Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kedua negara.*** (Humas STKS)
 
WISUDA STKS Bandung 2013
Kamis, 03 Oktober 2013 04:55

Wisuda STKS Bandung dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2013 bertempat di Gedung Auditorium Sekolah Calon Perwira (SECAPA) TNI AD Bandung. Dalam acara Sidang Terrbuka Senat berkenaan dengan Wisuda Magister Pekerjaan Sosial Spesialis Satu (SP-1) ke-6 dan Sarjana Sains Terapan ke -47 Tahun Akademik 2013/2014, selain mendengarkan laporan Ketua Senat STKS Bandung dan sambutan Menteri Sosial RI Dr. H. Salim Segaf Al Jufri, MA, diisi pula dengan orasi ilmiah oleh pakar pekerjaan sosial Indonesia Drs. Holil Soelaiman, MSW.

Menteri Sosial RI juga melantik sebanyak 312 lulusan Tahun Akademik 2013/2014 dengan perincian 1) Program Pascasarjana Spesialis Satu (Sp1) Pekerjaan Sosial sebanyak 34 orang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, 2) Program D.IV Pekerjaan Sosial sebanyak 274 orang terdiri dari 140 orang laki-laki dan 138 perempuan, Lulusan terbaik wisuda kali ini untuk Program Diploma IV (D-IV) Sarjana Sains Terapan diraih oleh Taufik Akbar, Izin Belajar asal Provinsi DKI Jakarta dengan predikat Sangat Memuaskan (3,98), sedangkan untuk Program Pascasarjana Spesialis-1 Pekerjaan Sosial Ruman Syahfudin Tugas Belajar asal Pemerintah Kabupaten Tebo dengan predikat Sangat Memuaskan (3,98).

 ...Selengkapnya ...

 
PENGUMUMAN SELEKSI AKHIR PMB STKS TA 2013/2014
Kamis, 11 Juli 2013 14:50

PENGUMUMAN

HASIL AKHIR PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2013/2014

SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG

 

UNTUK MELIHAT DAN MENGUNDUH

 SILAHKAN KLIK DISINI


>> SELAMAT KEPADA ANDA YANG TELAH LULUS MASUK STKS BANDUNG<<

 

 
 
« MulaiSebelumnya12345678910BerikutnyaAkhir »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL